Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai pembangkit ekonomi baru di daerah. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi.

Dampak Gizi dan Ekonomi

Herman Khaeron menjelaskan bahwa program MBG dirancang untuk memberikan asupan gizi yang cukup bagi anak-anak dan ibu hamil, yang merupakan kelompok rentan dalam masyarakat. “Selain memberikan asupan gizi dan nutrisi, program ini juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah,” ujarnya dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada 10 Januari 2025.

Dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan gizi yang baik, program ini diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul. “Anak-anak yang sekarang berada di SD, SMP, dan SMA diharapkan akan tercukupi gizi dan nutrisinya sehingga dapat menjadi generasi yang unggul ke depan,” tambahnya.

Keterlibatan Ekonomi Lokal

Salah satu aspek penting dari program MBG adalah keterlibatan ekonomi lokal dalam penyediaan makanan bergizi. Program ini melibatkan warga lokal dan bahan baku lokal dalam setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Ekonomi daerah akan meningkat karena ada banyak pesanan dan kebutuhan akan komoditas lokal yang dihasilkan di wilayah masing-masing,” jelas Khaeron.

Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi di daerah.

Implementasi Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis resmi diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada 6 Januari 2025. Saat ini, terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil. Jumlah ini akan terus bertambah hingga mencapai 937 titik pada akhir bulan Januari 2025, dengan target menjangkau tiga juta penerima manfaat.

Khaeron menekankan bahwa meskipun program MBG menjadi prioritas utama pemerintahan, program-program lain yang juga penting untuk kedaulatan dan kemandirian pangan tetap akan dilaksanakan. “Kedaulatan dan kemandirian pangan dan energi juga tetap dijalankan,” ujarnya.

Respons Masyarakat

Masyarakat menyambut baik program MBG ini. Salah satu penerima manfaat, Mustika, warga Kelurahan Susukan, Jakarta Timur, mengungkapkan rasa syukurnya karena anaknya tercatat sebagai penerima manfaat dari program ini. “Terima kasih banget buat Pak Prabowo, saya sampai terharu. Kita tidak meminta banyak, yang penting anak doyan saja,” ungkapnya.

Ketua Posyandu Dahlia 2, Corry TR, juga berharap agar program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menu makanan dapat lebih bervariasi ke depannya. “Sayur, ayam agar lebih banyak. Kalau perlu, untuk ibu hamil ditambahkan daging, walaupun mahal tapi ibu hamil perlu daging, bagus untuk produksi ASI,” katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai pendorong ekonomi lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam penyediaan makanan bergizi, program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian daerah. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan generasi yang sehat dan berdaya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.